Selasa, 05 Juli 2011

SE Mendagri No. 900/2677/SJ Tentang Hibah dan Bantuan Daerah

SURAT EDARAN 
Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu disampaikan penjelasan terkait dengan landasan pelaksanaan Hibah dan Bantuan Daerah sebagai berikut :
       1.      Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan Hibah dan Bantuan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah dan bantuan yang terdiri atas hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
  1. Pemberian hibah dan bantuan tersebut pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah dan bantuan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan Urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah dan bantuan tersebut, sehingga diharapkan hibah dan bantuan dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan dimaksud harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dan bantuan tersebut dapat berjalan secara efektip. Sejalan dengan itu maka instrumen pemberian hibah dan bantuan terdiri atas : Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
 H I B A H
  1. Hibah adalah salahsatu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga hibah dapat diberikan juga kepada Instansi Vertikal seperti (kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD) Organisiasi semi pemerintah seperti (PMI,KONI,Pramuka, Korpri dan PKK) Organisasi Non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat. Oleh karena itu pemberian Hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan Urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat
  2. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan Jasa sebagai berikut :
    1. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang penyalurannya dilakukan melalui Transfer dana kepada penerima Hibah. Pelaksanaan Pengadaan Barang dilakukan oleh penerima Hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
    2. Hibah dalam bentuk Barang Modal dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh SKPD dalam Kelompok Belanja Langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima Hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghaapusan aset.
    3. Hibah dalam bentuk Jasa dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh SKPD dalam Kelompok Belanja Langsung. Dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
       6.      Pertanggungjawaban pemberian Hibah dilakukan sebagai berikut :
    1. Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal seperti (kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan PILKADA oleh KPUD) dan Organisiasi semi pemerintah seperti (PMI,KONI,Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah sebagai Objek pemeriksaan dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah perjanjian Hibah dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.
    2. Hibah dalam bentuk uang kepada Organisasi Non Pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah yang pengaturan Pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah.
    3. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah berdasarkan Berita Acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah.
BANTUAN SOSIAL
  1. Bantuan Sosial adalah salahsatu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada Kelompok anggota masyarakat, selain itu bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan juga diperuntukan bagi bantuan Partai Politik. Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nominalnya seyogyanya dibatasi yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
  2. Pada prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat Stimulan bagi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah pada umumnya. Oleh karena itu pemberian Bantuan Sosial harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat, terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian bantuan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
  3. Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :
    1. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung dan disalurkan melalui Transfer dana kepada penerima bantuan.
    2. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan SKPD dalam Kelompok Belanja Langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.
  4. Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang. Khusus bagi bantuan untuk Partai politik pertanggungjawabannya mengikuti Permendagri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
BANTUAN KEUANGAN            .
  1. Bantuan keuangan merupakan salahsatu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk Uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan Fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas Fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
  2. Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/ Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Demikain untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

                                                                                    MENTERI DALAM NEGERI



                                                                                          H. MARDIYANTO