Rabu, 06 Juli 2011

Tatacara Pergeseran Anggaran

KERANGKA HUKUM :
  1. Ketentuan Bab VII Pasal 122 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja”.
  2. Namun demikian, dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja atau adanya kebijakan strategis dan/atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sehingga untuk melaksanakan anggaran belanja tersebut perlu dilaksanakan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Pada ketentuan dimaksud pergeseran anggaran dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Kabupaten dan PPKD serta tidak menambah pagu anggaran belanja, sementara untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja merupakan kewenangan dari DPRD. 
  3. Lebih jauh diatur dalam ketentuan Angka Romawi IV Hal-hal Khusus butir 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBO Tahun Anggaran 2011, ditegaskan bahwa :
  • Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus; serta Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara : 
  1. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD 

  1. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
  2. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
Selanjutnya, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tatacara pergeseran anggaran perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.