Jumat, 08 Juli 2011

PERBUP NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG
TATACARA REVISI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
Menimbang   :      a.    bahwa dalam rangka menyesuaikan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap perubahan keadaan, prioritas kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja SKPD/ SKPKD, perlu dilakukan revisi anggaran;
                          b.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tatacara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
                          c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Revisi Anggaran;
Mengingat    :      1.    Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
                          2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
                          3.    Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
                          4.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
                          5.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
                          6.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
                          7.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
                          8.    Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
                          9.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
                          10.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
                          11.   Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
                          12.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
                          13.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
                          14.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                          15.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
                          16.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
                          17.   Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
                          18.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
                          19.   Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
                          20.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
                          21.      Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



                          22.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
                          23.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
                          24.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor     Tahun 2010 tentang Pembentukan;
MEMUTUSKAN :
menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA REVISI ANGGARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
     1.        Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
     2.        Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
     3.        Bupati adalah BUPATI TULANG BAWANG.
     4.        DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
     5.        Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
     6.        Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
     7.        Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
     8.        Perangkat Daerah adalah orang/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
     9.        Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  10.        Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
  11.        Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
  12.        Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
  13.        Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DP2KAD selaku Bendahara Umum Daerah.
  14.        Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  15.        Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DP2KAD selaku Bendahara Umum Daerah.
  16.        Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
  17.        Revisi anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam DPA.
BAB II
REVISI ANGGARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2
 (1).        Revisi anggaran belanja dapat dilaksanakan berkenaan dengan :
a.     Kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b.     Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
 (2).        Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a.     Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
b.     Keadaan darurat; dan/atau
c.     Mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
Pasal 3
 (1).        Revisi anggaran dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD
 (2).        Revisi anggaran terdiri atas :
a.     Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja; dan/atau
b.     Perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang.
Bagian Kedua
Revesi dalam hal pagu anggaran bertambah
Pasal 4
 (1).        Revisi dalam hal penambahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan sebagai akibat dari :
a.     Kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.     Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan/atau pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja



c.     Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, Dana Alokasi Khusus, bantuan keuangan yang bersifat Khusus dan/atau dana penyesuaian yang tidak cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
d.     adanya pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat; dan/atau
e.     Mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
 (2).        Revisi anggaran dilaksanakan dengan cara menetapkan” Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan perubahan APBD, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga
Revisi dalam hal pagu anggaran tetap atau berkurang
Pasal 5
 (1).        Revisi dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi perubahan dan/atau pergeseran anggaran :
a.     antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dalam satu kegiatan.
b.     antar Objek belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan; dan
c.     antara Rincian obyek belanja dalam satu Obyek belanja pada kegiatan berkenaan
 (2).        Pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan DPRD dengan cara “mengubah” Perda tentang APBD dan wajib ditampung dalam Perubahan APBD.
Pasal 6
 (1).        Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD.
 (2).        Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan atas persetujuan PPKD
 (3).        Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengubah dan/atau menimbulkan :
a.     penambahan dana untuk kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD/PPKD;
b.     kegiatan baru yang semula tidak tercantum dalam DPA-SKPD/PPKD;
c.     penambahan biaya untuk gaji/upah, honorarium dan perjalanan dinas.
 (4).        Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan dengan cara “menetapkan” Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Perda Tentang Perubahan APBD.
Pasal 7
Pergeseran anggaran antar Unit organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja dalam satu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam satu Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD/PPKD.



BAB III
TATACARA REVISI ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dana Transfer Pemerintah Pusat
Pasal 8
 (1).        Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer pemerintah pusat dan sudah jelas peruntukannya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan/atau Dana Penyesuaian yang belum cukup tersedia dan/atau tidak dianggarkan dalam APBD, Dapat dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a.     Menyusun RKA-SKPD/PPKD dan mengesahkan DPPA-SKPD/PPKD;
b.     Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD mendahului penetapan Perubahan APBD serta memberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
c.     disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila telah menetapkan Perda tentang Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
 (2).        Langkah-Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pula terhadap pendanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam Keadaan Darurat dan/atau Mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau tidak dianggarkan dalam APBD.
Bagian Kedua
Belanja Tidak Terduga
Pasal 9
 (1).        Dalam hal Belanja Tidak Terduga akan dipergunakan untuk membiayai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a.     Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
b.     Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 (2).        Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dilaksanakan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan
 (3).        Pendanaan keadaan Darurat diformulasikan terlebih dahulu kedalam RKA-SKPD, kecuali untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana
Pasal 10
 (1).        Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga
 (2).        Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk :
a.     pencarian dan penyelamatan korban bencana,
b.     pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
c.     kebutuhan air bersih dan sanitasi,
d.     Sandang, pangan, pelayanan kesehatan dan
e.     penampungan serta tempat hunian sementara



Bagian Ketiga
Revisi mendahului penetapan perubahan APBD
Pasal 11
Revisi anggaran melalui penerbitan Peraturan Bupati, dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, berkenaan dengan :
a.     Revisi mendahului penetapan perubahan APBD
b.     Revisi antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan; dan
c.     Revisi antar Rincian Obyek Belanja dalam Objek Belanja pada kegiatan berkenaan.
Pasal 12
     (1).     Revisi anggaran yang berkenaan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
     (2).     Revisi dilaksanakan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Perubahan APBD.
BAB IV
Bagian Kesatu
Pihak-pihak terkait
Pasal 13
Pihak terkait dalam Revisi anggaran yang dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD meliputi :
a.     Kepala SKPD/ SKPKD;
b.     Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
c.     Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
d.     Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD
e.     Bupati; dan
f.      Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Tugas pihak terkait
Pasal 14
     (1).     Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
a.     Mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
b.     Mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran.
c.     Mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD.
d.     Menyusun DPPA-SKPD.
e.     Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah.
f.      Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD.
g.     Mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
h.     Menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD.
i.      Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran



     (2).     Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas sebagai berikut :
a.     Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
b.     Meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD/ DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD.
c.     Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD/ DPPA-PPKD.
d.     Menyerahkan DPPA-SKPD/ DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD.
e.     Menerbitkan Berita Acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD/DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD.
f.      Menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD
     (3).     PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
a.     Menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
b.     Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran.
c.     Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
d.     Menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
e.     Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
     (4).     Sekretaris Kabupaten selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
a.     Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD
b.     Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
c.     Menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
d.     Memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD.
e.     Mengesahkan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.
     (5).     Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
a.     Menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
b.     Mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
c.     Menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TAPD
     (6).     Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
a.     Menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
b.     Menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
Pasal 15
 (1).        Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD
 (2).        Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
a.     Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD
b.     Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
c.     PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama
Pasal 16
 (1).        Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja yang meliputi :
a.     perubahan lokasi
b.     Perubahan harga satuan; dan/atau Volume
 (2).        Perubahan Uraian Rincian/penjelasan yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada pada DPA-SKPD “ditetapkan” dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
a.     perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
b.     perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
c.     perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 (3).        Terhadap perubahan Uraian yang tercantum dalam Rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya

BAB V
PENUTUP
Pasal 17
Peraturan