Sabtu, 06 Agustus 2011

CONTOH KASUS UNTUK BELANJA BANTUAN SOSIAL

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Disamping itu, belanja bantuan sosial diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

CONTOH KASUS UNTUK BELANJA BANTUAN SOSIAL :
Contoh 1  :    Pemberian Beasiswa Kepada Pegawai Instansi Pemerintah
Dinas XYZ menganggarkan belanja bantuan sosial yang ditujukan sebagian untuk biaya pendidikan S2 sebesar Rp200.000.000,00. Bea siswa tersebut diberikan kepada sejumlah guru yang merupakan pegawai dari Dinas XYZ tersebut.
Realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.
Penganggaran belanja bantuan sosial tersebut tidak tepat karena:
a.     Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
b.     Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Contoh 2  :    Pemberian Beasiswa Prestasi/Penghargaan
Kementerian ABC menganggarkan belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk siswa berprestasi sebesar Rp200.000.000,00. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah siswa karena prestasi akademisnya yang bagus. Tujuan pemberian adalah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah untuk memotivasi kepada siswa untuk terus maju dan berkembang di masa depan. Kemudian realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut dicatat sebagai belanja bantuan sosial.
Penganggaran maupun pencatatan atas belanja bantuan sosial tersebut tidak tepat karena :
a.     Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
b.     Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Contoh 3  :    Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat Miskin
Kementerian DEF menganggarkan belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebesar Rp200.000.000,00. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah siswa yang memenuhi persyaratan sebagai siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian DEF. Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk memastikan siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi tersebut mampu terus melanjutkan pendidikannya. Realisasi dan pertanggung jawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.
Penganggaran tersebut tepat dianggarkan ke Belanja Bantuan Sosial karena:
a.     Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
b.     Memenuhi kriteria penerima yaitu mempunyai risiko sosial karena diberikan kepada siswa tidak mampu/miskin.



Contoh 4  :    Pemberian Bantuan Barang Kepada Lembaga/Yayasan Sosial
Dinas Sosial Provinsi XX menganggarkan belanja bantuan sosial untuk dibelikan komputer sebesar Rp 100.000.000,00 yang akan diberikan kepada lembaga/yayasan yang mengurus rumah yatim piatu.
Penganggaran Belanja Bantuan Sosial tepat karena:
a.     Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
b.     Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Penerima bantuan social adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Contoh 5  :    Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan
Pemerintah Kabupaten OPQ memberi bantuan kepada beberapa lembaga keagamaan untuk bantuan rutin kegiatan organisasi tersebut, misalnya kepada MUI/KWI/PGI dengan total sebesar Rp500.000.000,00. Bantuan tersebut telah dianggarkan pada APBD sebagai belanja bantuan sosial dan pada saat realisasi dan pertanggungjawaban diakui sebagai belanja bantuan sosial.
Penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sebagai belanja bantuan sosial karena :
     a.        Tidak memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial.
Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
     b.        Tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial.
Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Contoh 6  :    Pemberian Bantuan Kepada Nelayan Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi GHI memberikan bantuan sebesar Rp50.000.000,00 kepada para nelayan miskin dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah. Jumlah bantuan tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial dan realisasi pembayarannya kepada nelayan dibukukan dan disajikan sebagai belanja bantuan sosial.
Penganggaran Belanja Bantuan Sosial tersebut tepat karena :
a.     Telah memenuhi kriteria penerima belanja Bantuan Sosial yaitu diberikan kepada nelayan miskin,penerima mempunyai resiko sosial.
b.     Telah mememenuhi kriteria tujuan pemberian bantuan tersebut juga telah memenuhi kriteria dari belanja bantuan sosial yaitu penanggulangan kemiskinan.
Contoh 7  :    Bantuan Kepada Nelayan Miskin
Kementerian XYZ merencanakan untuk memberikan bantuan perahu kepada kelompok nelayan miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan nelayan miskin tersebut.
Rencana pengadaan perahu tersebut dianggarkan dalam APBN sebagai belanja modal dan pada saat realisasi dipertanggungjawabkan sebagai belanja modal.
Pembelian bantuan tersebut tidak tepat sebagai belanja modal karena pemberian perahu kepada nelayan miskin seharusnya dialokasikan sebagai belanja bantuan sosial, karena:
a.     Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
b.     Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mempunyai risiko sosial.



Contoh 8  :    Bantuan Kepada Kelompok Nelayan Miskin-Bergulir
Kementerian FXJ menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk memberikan bantuan kepada satu kelompok nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok nelayan lainnya sebagai dana bergulir.
Bantuan tersebut tidak tepat dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:
a.     Pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok nelayan lainnya.
b.     Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
c.     Pemberian bantuan untuk nelayan di atas dicantumkan di APBN/APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan -Investasi Jangka Panjang.
Contoh 9  :    Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Lanjut Usia, Terlantar dan Cacat Berat.
Kementerian Sosial menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp100.000.000,00 kepada kelompok masyarakat yang lanjut usia dan terlantar atau yang cacat berat. Penganggaran tersebut didasarkan pada usulan proposal yang diterima dari masyarakat dengan mencantumkan nama dan alamat masing-masing calon penerima kepada Kementerian Sosial untuk meminta bantuan dana.
Setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi, maka Kementerian Sosial menganggarkan belanja bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat tersebut.
Belanja tersebut tepat dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:
a.     Memenuhi kriteria tujuan yaitu bantuan untuk rehabilitasi sosial atas kelompok masyarakat cacat dan terlantar serta jaminan sosial kepada kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
b.     Penerima bantuan adalah kelompok dan/atau masyarakat yang mempunyai risiko sosial yaitu lanjut usia, terlantar, cacat berat.
Contoh 10  :    Bantuan Barang Kepada Rumah Jompo Unit Vertikal Milik Intansi Pemerintah.
Kementerian Sosial sebagai salah satu institusi yang menjalankan fungsi perlindungan sosial merencanakan untuk membeli mesin jahit yang akan diberikan kepada rumah jompo milik kementerian tersebut.
Bantuan tersebut tidak tepat dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:
a.     Penerima akhir memenuhi kriteria tujuan dan penerima karena kelompok individu yang mengalami risiko sosial, namun rumah jompo adalah satuan kerja vertikal Kementerian Sosial sehingga pengeluaran tersebut termasuk belanja barang.
b.     Penyelenggaraan kegiatan dalam rumah jompo tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial.
Contoh 11  :    Bantuan Barang Kepada Sekolah Negeri
Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan bantuan mesin jahit kepada sebuah SMK Negeri di Kota XXX. SMK Negeri tersebut khusus diperuntukkan untuk siswa yang cacat dan mengalami keterbelakangan mental. Mengingat SMK tersebut khusus untuk mendidik siswa yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.
Bantuan tersebut tidak tepat dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:
a.     Penerima akhir memenuhi kriteria tujuan dan penerima karena kelompok individu yang mengalami risiko sosial, namun SMK tersebut adalah sekolah negeri yang merupakan satuan kerja vertikal Dinas Pendidikan sehingga pengeluaran tersebut termasuk belanja modal.
b.     Penyelenggaraan kegiatan dalam sekolah negeri tersebut tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.




Contoh 12  :    Bantuan Dana Kepada Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan dana kepada semua sekolah swasta di kota tersebut untuk bantuan kegiatan operasional sekolah. Tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana tersebut. Mengingat kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pendidikan maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.
Bantuan tersebut tidak tepat dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:
a.     Tidak memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
b.     Tidak memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada sekolah swasta yang tidak menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.
Contoh 13  :    Bantuan Kendaraan Kepada Sekolah Swasta Luar Biasa Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan bantuan berupa kendaraan operasional yang diberikan kepada sekolah swasta luar biasa yang diperuntukkan untuk siswa cacat dan mengalami keterbelakangan mental. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga pendidikan yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.
Bantuan tersebut tepat dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:
a.     Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial karena diberikan dalam rangka perlindungan sosial terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
b.     Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada sekolah swasta menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.
Contoh 14 :    Bantuan Dana Kepada LSM untuk Kegiatan Penyuluhan Bagi Masyarakat Terlantar
Dinas Sosial Kota XXX memberikan bantuan dana sebesar Rp100.000.000,00 kepada LSM Melati untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terlantar yang tinggal di bantaran sungai. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga swadaya masyarakat yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.
Bantuan tersebut tepat dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:
a.     Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial yang diberikan dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
b.     Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada LSM yang melakukan pembinaan dan penyuluhan masyarakat yang mengalami risiko sosial.
Contoh 15  :    Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Negeri.
Dinas Pendidikan Kabupaten YYY menerima alokasi dana BOS dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari dana perimbangan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. Dana tersebut diperuntukkan bagi seluruh sekolah negeri setingkat SD dan SMP di Kabupaten YYY. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan data jumlah siswa tiap sekolah dan tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana terkait dengan jumlah siswa yang memiliki risiko sosial.
Terhadap rencana penggunaan dana BOS tersebut tidak tepat dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten YYY sebagai belanja bantuan sosial, karena:
a.     Tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial, karena penerima akhir tidak seluruhnya memenuhi kriteria tujuan sebagai kelompok individu yang mengalami risiko sosial.
b.     Penerima sekolah negeri merupakan satuan kerja vertikal Dinas Pendidikan.



Contoh 16  :    Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Swasta.
Dinas Pendidikan Kabupaten YYY menerima alokasi dana BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari dana perimbangan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. Dana tersebut diperuntukkan bagi sekolah swasta setingkat SD dan SMP yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional di Kabupaten YYY. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan data jumlah siswa tiap sekolah dan tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana terkait dengan jumlah siswa yang memiliki risiko sosial.
Terhadap rencana penggunaan dana BOS tersebut tidak tepat dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten YYY sebagai belanja bantuan sosial, karena:
a.     Tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial, karena penerima akhir tidak seluruhnya memenuhi kriteria tujuan sebagai kelompok individu yang mengalami risiko sosial.
b.     Penerima sekolah swasta tidak dikhususkan bagi sekolah swasta yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.

(sumber : *Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial)