Sabtu, 06 Agustus 2011

Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah  :  “transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”.

Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut :
     1.        Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
     2.        Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
     3.        Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
     4.        Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
     5.        Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
a.     bantuan langsung;
b.     penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c.     penguatan kelembagaan.

Risiko sosial adalah  : kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.
Pengertian lain disebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.
Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketakpedulian, ketakacuhan, indisipliner, fatalitas, selfishness, egoism dan immoralitas yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Kemampuan seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menangani risiko dan penanganan yang layak diterapkan untuk menangani risiko tergantung kepada sumber risiko, frekuensi dan intensitas kejadian.
Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:
þ  Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
þ  Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
þ  Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
þ  Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
þ  Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
þ  Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri,
þ  Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar.
þ  Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
þ  Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.



Kriteria Belanja Bantuan Sosial
Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, memiliki kriteria berikut ini:
     1.        Tujuan penggunaan
     2.        Pemberi Bantuan
     3.        Persyaratan Penerima Bantuan
     4.        Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.
Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi keempat persyaratan di atas.
     1.        Tujuan Penggunaan
Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:
a.     Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
b.     Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
c.     Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d.     Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
e.     Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
f.      Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
     2.        Pemberi Bantuan Sosial
Pemberi bantuan sosial adalah : Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.
Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini.
     3.        Persyaratan Penerima Bantuan Sosial
Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".
Penerima belanja bantuan sosial adalah : Seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



     4.        Bersifat Sementara atau Berkelanjutan
Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu : bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali. Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.
Contoh yang bersifat sementara yaitu    :  Pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dihentikan.
Contoh yang bersifat berkelanjutan        :  Pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial
Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah :
a.     uang;
b.     barang; atau
c.     jasa;
yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
Belanja bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan tetapi pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa. Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.
Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Uang tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang.
Barang yang belum didistribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.
Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial.
Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penangangan risiko sosial.



Contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial:
a.     Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
b.     Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
c.     Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara
d.     Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu
e.     Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman sekelompok masyakat tidak mampu
f.      Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
g.     Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.
Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri.
Contohnya adalah   :    beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.
Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial.
Contohnya adalah   :    pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana.
Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan Pemerintah daerah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
Contohnya adalah           :           pembelian kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.