Rabu, 28 September 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

Masih dalam bentuk DRAF... (belum Final)

SURAT  EDARAN
Nomor : .....................

TENTANG :
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
TAHUN ANGGARAN 2012.

     I.        Dasar         :      a.        Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
                               b.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusnan APBD Tahun Anggaran 2012.
  1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
                        Sejalan dengan hal tersebut, proses penyusunan APBD TA. 2012 seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juni 2011 dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati paling lambat akhir bulan Juli 2011. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah/TAPD dalam menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA. 2012 bersama DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2012 selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember 2011.
  III.        Sebagai upaya pencapaian Time Table penyusunan APBD TA. 2012, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD  dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD yaitu antara lain :
                    A.        KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
                                         1.    Berkenaan dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi dasar dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBD, maka penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD segera dilaksanakan.
Untuk mempercepat pembahasan KUA dan PPAS, penyampaian kedua dokumen tersebut kepada DPRD dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil dari pembahasan KUA dan PPAS dapat disepakati dan ditandatangani pada waktu yang sama.

                                         2.    Bahwa alokasi DAK TA. 2012 yang akan diterima oleh pemerintah daerah belum tentu sama dengan tahun anggaran sebelumnya baik bidang ataupun besaran alokasinya, maka untuk penganggaran alokasi pagu definitif DAK yang ditetapkan oleh pemerintah akan langsung dicantumkan dan/atau disesuaikan dengan program dan kegiatan DAK dalam mekanisme pembahasan RAPBD.
                                         3.    Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan, maka untuk menjaga konsistensi antara substansi KUA dan PPAS dengan RAPBD, pencantuman alokasi pagu definitif DAK dalam RAPBD langsung ditampung dan/atau disesuaikan dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS yang menyatakan bahwa “sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”.
                                         4.    Pencantuman klausul dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD.
                                         5.    Dalam hal pagu DAK diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul tersebut diatas, maka penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dilaksanakan sebelum persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai Raperda tentang APBD TA, 2012.
                                         6.    Dana pendamping DAK hanya digunakan untuk mendanai kebutuhan fisik yang penganggarannya disusun menyatu dengan RKA-SKPD 2.2.1 kegiatan DAK.
                                         7.    Dalam hal Pemerintah Daerah menerima dana Belanja Transfer ke daerah dan/atau dana penyesuaian untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah jelas peruntukannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2012 ditetapkan, maka penganggaran dan pelaksaan program/kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme “Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2012 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2012” dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD TA. 2012.

TEKHNIK PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
1.     RKA-SKPD memuat antara lain :
                                         a.    Formulir RKA – SKPD.
Ringkasan anggaran SKPD yang datanya berasal dari Jumlah pendapatan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan yang diisi dalam formulir RKA-SKPD 1, Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Kelompok dan Jenis Belanja yang diisi dalam formulir RKA - SKPD 2.1 dan penggabungan dari seluruh Jumlah Kelompok dan Jenis Belanja Langsung yang diisi dalam setiap Formulir RKA– KPD 2.2.1
                                         b.    Formulir RKA - SKPD 1
Rencana penerimaan SKPD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kode Rekening dan uraian nama Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam RKA-SKPD 1 bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk memenuhi azas tranparansi tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.
                                         c.    Formulir RKA - SKPD 2.1
Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD yang memuat Jenis belanja pegawai untuk Gaji pokok, tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan. Khusus untuk SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD.
                                         d.    Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Rincian anggaran Belanja Langsung dari setiap Program dan Kegiatan yang direncakan. Apabila dalam 1 (satu) Program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka masing-masing Kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.1.
                                         e.    Formulir RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang di input dari setiap formulir RKA - SKPD 2.2.1
2.     Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD
                                         a.    RKA-SKPD memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD;
                                         b.    RKA-PPKD dipergunakan untuk menganggarkan :
i.      Penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
ii.     Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga
iii.    Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan