Sabtu, 24 November 2012

PERMENDAGRI 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
                         
                       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4.     Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.   

 BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.   

5. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota   yang selanjutnya disebut orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.


BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan orientasi dan pendalaman tugas untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Sasaran Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan  DPRD kabupaten/kota meliputi:

a.    Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.

b.   Mendorong anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 4
(1)   Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan  DPRD kabupaten/kota diikuti oleh anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

(2)   Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota.


BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 5

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pemerintah daerah provinsi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas kepada anggota DPRD kabupaten/kota yang berada diwilayahnya.

(3) Selain Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi, orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD provinsi, Sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi.

Pasal 6

(1)  Sekretariat DPRD provinsi, partai politik atau perguruan tinggi   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

(2)  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pembelajaran, modul dan tenaga pengajar.


BAB IV
MATERI PEMBELAJARAN, NARASUMBER DAN METODE

Pasal 7

Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi materi pembelajaran wajib dan materi pembelajaran pilihan.

Pasal 8

(1) Materi pembelajaran wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  meliputi:
a. Pancasila;
b. UUD 1945; dan
c. Wawasan kebangsaan.

(2)Materi pembelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:
a.  Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia;
b. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah;
c.  Kewenangan, Tugas dan Fungsi DPRD;
d. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah;
e.  Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan;
f.   Penyusunan Peraturan Daerah;
g.  Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
h. Etika Budaya Politik;
i.   Pengenalan Budaya lokal;  
j.   Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
k. Isu-isu Aktual.

Pasal 9

Pelaksanaan Orientasi pendalaman tugas anggota DPRD selama 4 (empat) hari (30) Jam Pelajaran.





Pasal 10

Narasumber orientasi dan pendalaman tugas,  antara lain:
a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dibidangnya;
b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 11

Metode pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas, antara lain:
a.  ceramah; dan
b. diskusi.

Pasal 12

Peserta orientasi pendalaman tugas anggota DPRD yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat yang ditandatangani Kepala Badan Diklat atas nama Menteri Dalam Negeri.



BAB  V
       MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
                                                        
Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi dilakukan  bersama-sama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.


BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Materi pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabarkan dalam garis-garis besar program pembelajaran, sebagaimana terlampir dalam peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 November 2011      
MENTERI DALAM NEGERI
    REPUBLIK INDONESIA,
               
                 
     
       GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 24 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAM 
   REPUBLIK INDONESIA,      
         
                  
         
     AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 749